Agam ,TriargNews – Dugaan penyimpangan bantuan bencana mencuat di Kabupaten Agam. Di tengah upaya pemulihan pascabencana yang melanda Sumatera Barat pada November hingga Desember 2025, masyarakat di Nagari PSL, Kecamatan Palupuh, justru dihadapkan pada kabar memilukan terkait bantuan yang diduga diperjualbelikan oleh oknum perangkat nagari.
Informasi ini terungkap dari keterangan seorang warga berinisial JI yang mengaku mengetahui langsung praktik tersebut. Kepada awak media, JI menyampaikan bahwa dirinya dihubungi oleh salah seorang perangkat nagari berinisial R pada awal Ramadan 2026.
Dalam komunikasi tersebut, R menyebutkan adanya beras bantuan bencana yang akan dijual di Kantor Wali Nagari dengan alasan hasil penjualan akan digunakan untuk membantu anak yatim.
“Beberapa hari setelah puasa, sekitar waktu Zuhur, saya melihat langsung ada pemuatan beras di halaman kantor wali nagari. Sekitar 20 karung, masing-masing 50 kilogram, diangkut ke mobil,” ungkap JI.
Menurutnya, proses pengangkutan itu melibatkan sejumlah perangkat nagari dan wali jorong, termasuk salah satu yang berinisial SE. Total beras yang diangkut diperkirakan mencapai satu ton.
“Kesepakatan harga Rp9 juta per ton, dan uangnya langsung diserahkan kepada R,” tambahnya.
Setelah transaksi berlangsung, beras tersebut dibawa ke arah Kota Bukittinggi.
Keterangan serupa juga disampaikan warga lain di sekitar kantor wali nagari yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku beberapa kali melihat kendaraan jenis Mitsubishi L300 keluar masuk kantor pada malam hari.
“Ada mobil datang silih berganti, diduga mengangkut barang dari kantor wali nagari. Tidak tahu dibawa ke mana,” ujarnya.
Dari informasi yang dihimpun, masyarakat menduga praktik penjualan bantuan tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Bahkan, ada kekhawatiran bantuan lain juga mengalami nasib serupa.
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Di saat warga masih berjuang bangkit dari dampak bencana, bantuan yang seharusnya menjadi penopang justru diduga disalahgunakan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan awak media kepada SE, salah seorang wali jorong, melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. Hal serupa juga terjadi pada R, perangkat nagari yang disebut dalam laporan tersebut.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan ini. Warga menuntut transparansi dan keadilan agar bantuan bencana benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya penyimpangan.(Tim Redaksi)
Komentar0