Rencana pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi sudah lama bergulir, namun sampai sekarang pembangunannya belum juga dapat terealisasi. Berita ini seperti ikan lumba-lumba yang sedang berenang, timbul tenggelam. Setelah sekian lama ndak muncul, beberapa hari lalu saya kembali membaca berita tentang hal ini di media on-line dengan beberapa judul berita: "Pemko Bukittinggi Berpotensi Cacat Yuridis dan Langgar AAUPB Perihal Batal Bangun Gedung DPRD Tahun 2020". Tidak hanya itu, di berita on-line lainnya saya juga membaca berita dengan judul, "Gedung DPRD Bukittinggi yang Tak Pernah Berdiri, Bukti Kegagalan Tata Kelola, Kelalaian Hukum, dan Pengingkaran Good Governance" dan satu lagi judul berita yang menarik perhatian saya dengan judul berita "Apa Sebab Proyek Pembangunan Gedung DPRD Bukittinggi Gagal?"
Berita ini menyita perhatian banyak orang. Saya orang yang ndak ahli dalam bidang hukum, tentu saja ndak akan banyak berbicara persoalan hukum yang sedang dihadapi saat ini, seperti yang disampaikan oleh para pakar. Namun sebagai Pemerhati Pendidikan, saya tentu saja ikut prihatin apa bila persoalan ini tidak dapat diselesaikan, karena bagaimanapun juga DPRD itu merupakan simbol dari Perwakilan Rakyat yang ada di daerah yang berperan dalam membuat keputusan dan mengawasi pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Dari beberapa berita yang pernah saya baca, persoalan ini bersinggungan dengan salah satu institusi pendidikan yang ada di kota ini. Namun apapun persoalannya dunia pendidikan tidak boleh terhambat, karena pendidikan itu tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa dan itu dilindungi oleh Undang-undang.
Sangat penting, Pendidikan Tinggi harus dijaga keberlangsungan-nya, karena ini merupakan asset bagi pemerintah daerah. Sebagai Pemerhati Pendidikan, berharap banyak kepada Walikota terpilih untuk dapat menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Terlepas dari persoalan ini, "Menyelesaikan persoalan yang ada di daerah, itu memang sudah menjadi kewajiban Kepala Daerah". Bukittinggi patut berbangga dimana dunia Pendidikan sangat terkenal di kota ini dan itu tidak hanya sekarang, sudah sejak dari dulu kota ini sudah mendapat julukan sebagai Kota Pendidikan. Sungguh membanggakan, dari data yang ada, Bukittinggi yang luasnya hanya 25 Km, tercatat ada 14 Perguruan Tinggi (PT) yang ada di kota ini mulai tingkat Akademi, Sekolah Tinggi sampai Universitas, semua asset ini yang harus dipelihara oleh Walikota.
Saya bermimpi di kota ini ada Universitas bertaraf Internasional. Hal ini mengingatkan saya ketika berkunjung ke salah satu kota di Jepang beberapa waktu lalu. Selain Tokyo dan Osaka, Kawagoe salah satu kota yang menjadi tujuan kunjungan saya. Kota ini terletak di Prefektur Saitama yang sangat populer. Di kota kecil ini ada Universitas ternama yang berstandard Internasional bernama Tokyo International University (TIU), tapi jangan cepat-cepat dulu berfikir ini sebuah State University, bukan, ini merupakan Private University. Walikota Kawagoe memang menjaga keberadaan Universitas ini. Bagaimana tidak, kota Kawagoe dibanjiri oleh para siswa dari luar negeri (luar Jepang) untuk belajar di sini, sehingga keberadaan Universitas ini memberikan multiplier effect dalam berbagai sektor ekonomi.
Harapan besar ini juga tertumpang kepada Walikota yang baru untuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dengan baik dan damai. Saya bersyukur, harapan itu semakin terang benderang setidaknya ada harapan serta ada rasa sejuk di hati ketika saya hadir di rumah dinas Walikota dalam acara pelantikan SekDa baru tahun lalu. Apa yang saya dengar dari sambutan Walikota Bukittinggi waktu itu, dimana beliau menyampaikan "Kepada SekDa terpilih, banyak persoalan-persoalan yang ada saat ini yang harus diselesaikan".
Saya berharap, semoga saja persoalan-persoalan yang ada di kota ini dapat diselesaikan. Menurut pendapat saya, keberhasilan Walikota beserta jajarannya bila dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Kota ini tentu saja akan memudahkan langkah politik beliau kedepan. Sebaliknya, bila beliau tidak dapat menyelesaikan persoalan warisan Walikota sebelumnya, maka ini tentu saja akan menjadi batu sandungan juga terhadap politik beliau kedepan. Menyelesaikan persoalan yang ada, ini tentu sudah sesuai dengan harapan President di hadapan para Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia beberapa waktu lalu sewaktu Presiden menyampaikan sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang saya kutip, "Masyarakat Indonesia berharap memiliki Pemimpin yang Baik, Adil, Jujur dan bekerja untuk kepentingan warganya". Tinggal sekarang bagaimana Kepala Daerah dapat menerjemahkan pesan dari sambutan President tersebut agar tercipta kedamaian di kota ini.
Penulis:
Dr. Gusrizal Salubuak Basa
Pemerhati Pendidikan Indonesia-Australia
Komentar0