Lubuk Basung, Triarganews – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna, Senin (24/9) pagi, dengan agenda mendengarkan pemandangan umum dari fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman. Turut hadir Wakil Bupati Muhammad Iqbal, anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala OPD.
Dalam forum tersebut, tujuh fraksi DPRD menyampaikan sikap mereka. Secara umum, semua fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2026, namun tetap memberikan catatan kritis seputar peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, penguatan SDM, hingga keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi PKS melalui Asrizal, menegaskan dukungan terhadap kebijakan bupati yang menargetkan peningkatan kinerja OPD dengan evaluasi yang terukur. Fraksi NasDem lewat juru bicara Zelman menekankan perlunya perhatian pada kesejahteraan perangkat nagari, termasuk tunjangan dan perlindungan BPJS.
Fraksi PAN yang diwakili Drs. Feri Adrianto menyoroti defisit murni APBD 2026 sebesar Rp98 miliar lebih dan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menekan angka tersebut. Sedangkan Fraksi Demokrat melalui Syafril, SE, meminta agar persoalan blank spot internet di nagari segera ditangani bersama provider, karena kini jaringan digital menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra lewat Masriko Andri menilai kemandirian fiskal Agam masih lemah karena kontribusi PAD baru sekitar 14,05 persen. Ia mendorong digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Sementara itu, Fraksi PPP melalui Fiki Ananda, S.Ak menekankan pentingnya program yang langsung menyentuh masyarakat untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli.
Adapun Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB, PKB) yang disampaikan Epi Suardi, mengingatkan perlunya pemerataan pembangunan antar kecamatan, termasuk penyediaan listrik dan akses jalan yang layak.
Catatan dari ketujuh fraksi ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi perda.
(Humas DPRD Agam)
Komentar0