Tokoh Masyarakat dan Niniak Mamak Palupuh, Suharman Dt. Bandaharo (Nyiak Naro)
Palupuh, Triarganews — Polemik panjang yang melilit Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) Ranah Palupuh Jaya, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, akhirnya menemui titik terang. Melalui Musyawarah Antar Nagari (MAN) Khusus yang digelar pada Selasa, 15 Juli 2025, di aula Kantor Camat Palupuh, sejumlah keputusan penting berhasil diambil demi menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat kinerja BUMDesMa.
Dalam rapat MAN tersebut, salah satu keputusan paling krusial adalah pemberhentian Direktur BUMDesMa Ranah Palupuh Jaya secara permanen. Sebagai langkah lanjutan, MAN juga sepakat membentuk Tim Seleksi (Timsel) Direktur BUMDesMa yang akan bekerja hingga 31 Desember 2025.
Timsel ini diketuai oleh MR. Dt. Garang, dengan susunan satu sekretaris dan tiga anggota, yang merupakan representasi dari lima nagari di Kecamatan Palupuh. Timsel akan bertugas untuk menyeleksi dan menentukan sosok Direktur baru yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan BUMDesMa ke depan.
"Kami sepakat mengganti direktur lama demi perbaikan total. Kita butuh figur baru yang bisa menata ulang sistem dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Timsel sudah dibentuk, semoga bisa segera bekerja dan menyeleksi calon yang berkualitas serta amanah," tegas tokoh masyarakat dan Niniak Mamak Palupuh, Suharman Dt. Bandaharo (Nyiak Naro), usai rapat.
Sejumlah permasalahan lama menjadi pemicu lahirnya keputusan tegas ini. Dugaan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) periode 2012–2015, di mana seorang mantan pengurus tidak menyetorkan angsuran sebesar Rp196,5 juta, serta kewajiban pengembalian dana Rp32 juta oleh mantan Dewan Penasehat, menjadi sorotan utama.
Total dugaan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan mencapai Rp228,5 juta, yang hingga kini belum memiliki skema penyelesaian yang jelas. Selain itu, tercatat kredit macet lama (sebelum 2014) sekitar Rp200 juta yang juga belum diselesaikan.
BUMDesMa Ranah Palupuh Jaya sendiri lahir dari transformasi UPK PNPM sejak 2008 dan resmi berubah menjadi BUMDesMa pada 2022 dengan modal awal Rp1,8 miliar. Berdasarkan laporan akhir 2024, dana modal BUMDesMa mencapai sekitar Rp1,7 miliar, yang terdiri dari kas tunai Rp72,6 juta, kas bank Rp49 juta, dana SPP berjalan Rp1,4 miliar, dan dana lain Rp178,4 juta.
"Saat ini, dana SPP tersebar di 32 kelompok. Dari jumlah tersebut, 24 kelompok masih lancar, sedangkan 8 kelompok dinyatakan macet," jelas Bendahara BUMDesMa Ranah Palupuh Jaya, Mesrawaty Iswar.
Musyawarah ini juga dihadiri lengkap oleh Dewan Pembina, Badan Pengawas, Dewan Penasehat, manajer tata usaha, tim verifikasi, tim pendanaan, manajer keuangan, perwakilan BUMNag dari lima nagari, pendamping desa, ketua Bamus se-Palupuh, unsur perempuan, tokoh masyarakat, serta tenaga ahli pendamping dari Kabupaten Agam.
Masyarakat Palupuh menaruh harapan besar agar BUMDesMa Ranah Palupuh Jaya dapat kembali menjadi motor penggerak perekonomian nagari dan benar-benar berkontribusi untuk peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan terbentuknya Timsel dan adanya semangat perbaikan dari seluruh pihak, BUMDesMa Ranah Palupuh Jaya diharapkan bisa bangkit dan menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi desa yang mandiri, transparan, dan berdaya guna.
Semoga terpilih Derektur baru, yang bisa dipercaya, jujur, penuh pengabdian, bisa menjadi suri tauladan serta dapat membawa keuntungan dan manfaat bagi BUMNag dan Masyarakat. Aamiin
(Lindafang/RA).
Komentar0