DPRD pastikan keadilan untuk korban bencana, dorong transparansi penggunaan dana publik
Lubuk Basung — DPRD Kabupaten Agam menunjukkan komitmen nyata membela kepentingan masyarakat dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PPPB) Tahun 2024. Pembentukan pansus ini disahkan melalui rapat paripurna di aula DPRD Agam, Rabu (2/7/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Risman bersama Aderia, S.Pd., MM.
Langkah ini diambil sebagai respons tegas atas berbagai persoalan penanganan bencana yang dinilai lambat, tumpang tindih, dan tidak sepenuhnya berpihak pada korban. Salah satu sorotan tajam adalah pengembalian dana bantuan bencana Rp1,2 miliar ke kas daerah, sementara masih banyak warga yang berjuang memperbaiki rumah, sawah, hingga jalan rusak.
Bukan sekadar formalitas
Ketua Pansus PPPB, Yandril, S.Sos (Fraksi PKS), menegaskan bahwa pembentukan pansus ini bukan hanya simbolik. DPRD ingin memastikan semua kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.
"Pansus ini akan bekerja profesional, transparan, dan akuntabel. Rekomendasi yang kami hasilkan nantinya harus terasa nyata di masyarakat, bukan hanya di atas kertas," tegas Yandril.
Ia juga menilai pengembalian dana Rp1,2 miliar sebagai bentuk lemahnya perencanaan. Menurutnya, dana itu seharusnya digunakan untuk memperbaiki berbagai kerusakan yang sangat mendesak.
"Masih banyak sawah, rumah, dan infrastruktur publik yang hancur. Ini bukti kepekaan terhadap penderitaan masyarakat belum maksimal," tambahnya.
Selain itu, Yandril mendorong agar seluruh laporan penggunaan dana bantuan bencana — baik dari BNPB, BTT, maupun bantuan pihak ketiga — dibuka ke publik secara rinci dan diaudit.
"Ini bukan hanya soal administrasi. Ini soal keadilan dan kepercayaan masyarakat," katanya lagi.
SD Sipisang: dua tahun terbengkalai
Isu lain yang menjadi sorotan serius adalah mandeknya perbaikan SD Negeri 11 Sipisang, Air Kijang, Nagari Nan Tujuah, Kecamatan Palupuah. Hingga kini, sekolah tersebut belum diperbaiki karena perbedaan tafsir status bencana antara Pemda dan masyarakat.
Wakil Ketua Pansus, Syafril, SE Dt. Rajo Api (Fraksi Demokrat), menilai kondisi ini memprihatinkan. Menurutnya, anak-anak terpaksa belajar di tempat tidak layak karena sengkarut administrasi yang berlarut-larut.
"Pemda beranggapan itu bukan bencana alam, sedangkan masyarakat dan kami di DPRD menilai harusnya bisa dibiayai BPBD atau dana darurat. Akibatnya, sekolah terbengkalai hingga masuk tahun kedua," ungkap Syafril.
Syafril menegaskan bahwa Pansus PPPB akan mengutamakan prinsip keadilan dan kebenaran dalam setiap langkahnya.
"Ini bukan hanya tentang bangunan sekolah, tetapi juga tentang keadilan dan hak anak-anak kita untuk mendapat pendidikan yang layak," tegasnya.
Satukan visi, jaga kepercayaan
Lebih jauh, Syafril berharap pansus ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan visi dan memperbaiki komunikasi antarpihak, agar ke depan tidak lagi ada masyarakat yang merasa diabaikan.
"Kami ingin pansus ini memperkuat kebersamaan dalam menangani bencana. Jangan ada lagi warga yang ditinggalkan," ujarnya.
Susunan Pansus PPPB Agam 2024
✅ Ketua: Yandril, S.Sos (Fraksi PKS)
✅ Wakil Ketua: Syafril, SE Dt. Rajo Api (Fraksi Demokrat)
✅ Sekretaris: Masriko Andri (Fraksi Gerindra)
✅ Anggota: 11 orang dari lintas fraksi
Langkah konkret DPRD
Dengan terbentuknya Pansus PPPB, DPRD Agam ingin membuktikan bahwa keberpihakan pada rakyat bukan hanya slogan. Pansus akan segera bergerak cepat melakukan kajian, pengawasan, dan merumuskan rekomendasi yang tepat.
Semua dilakukan agar pengelolaan dana bencana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Bagi DPRD Agam, kepercayaan masyarakat adalah modal utama yang harus dijaga.
💬 Infografik untuk Media Sosial / Web (Ringkasan Cepat)
Pansus PPPB Agam 2024:
Ketua: Yandril, S.Sos (PKS)
Wakil Ketua: Syafril, SE Dt. Rajo Api (Demokrat)
Sekretaris: Masriko Andri (Gerindra)
11 Anggota lintas fraksi
Fokus: Dana Rp1,2 M, SD Sipisang, audit bantuan, keadilan untuk korban
(Lindafang/Sy)
Komentar0