TUMpTSOoTfrlGUY6GSr6GSW7BY==

Ranperda BPBD Bukittinggi Dibahas, Enam Fraksi Soroti Usulan Tipe C

Anggota Dprd Kota Bukittinggi SHABIRIN RACHMAT dari fraksi partai Gerindra

Bukittinggi, Triarganews.com - Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi menjadi perhatian serius DPRD bersama Pemerintah Kota Bukittinggi. Sejumlah catatan disampaikan enam fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan BPBD, terutama menyangkut klasifikasi kelembagaan dan kesiapan menghadapi potensi bencana.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026), dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, atas pandangan umum fraksi-fraksi.

Anggota DPRD Bukittinggi M.Taufik fraksi partai Nasdem

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa setelah Ranperda disampaikan wali kota pada Rabu (11/11/2026), pembahasan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Salah satu persoalan yang mendapat sorotan adalah usulan pembentukan BPBD dengan klasifikasi Tipe C. Fraksi PKS melalui Ibra Yaser dan Fraksi Gerindra yang diwakili Shabirin Rachmat mempertanyakan dasar penetapan tersebut. Pasalnya, berdasarkan hasil pemetaan kelembagaan, Kota Bukittinggi memperoleh skor 480 yang masuk dalam kategori Tipe A.

Anggota DPRD Bukittinggi Elfianis fraksi partai Demokrat

Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai kajian tipologi, analisis jabatan, analisis beban kerja, hingga proyeksi kebutuhan anggaran. Selain itu, penguatan mitigasi bencana berbasis risiko, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, serta kesiapan personel selama 24 jam dinilai perlu menjadi perhatian utama.

Kawasan Ngarai Sianok juga menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian khusus melalui penyediaan sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan pengawasan terhadap bangunan rentan bencana. Fraksi PKS turut mendorong pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dengan melibatkan tokoh adat, masyarakat, serta relawan. Perlindungan terhadap anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil juga harus diprioritaskan dalam prosedur evakuasi.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Ramlan Nurmatias menegaskan komitmen Pemko Bukittinggi untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD. Menurutnya, keberadaan lembaga khusus tersebut diharapkan mampu meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan pascabencana.

Pembentukan BPBD juga diarahkan untuk memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi, bukan hanya bertindak ketika bencana terjadi. Edukasi kepada masyarakat serta pengurangan risiko bencana sejak dini menjadi bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat.

Anggota DPRD Bukittinggi H.ibrayaser fraksi partai PKS

Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemko Bukittinggi berharap seluruh masukan dan saran fraksi dapat menjadi bahan penyempurnaan Ranperda. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak sekadar membentuk kelembagaan baru, tetapi juga mampu menghadirkan sistem penanggulangan bencana yang efektif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah Kota Bukittinggi.

Selanjutnya, Ranperda tersebut akan melalui tahapan pembahasan lanjutan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Diharapkan, kehadiran BPBD nantinya semakin memperkuat kesiapan Bukittinggi dalam menghadapi berbagai ancaman bencana dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. (Sari) 


Komentar0

Posting Komentar

Type above and press Enter to search.