Bukittinggi TriargaNews, - Akhir-akhir ini hangat pembahasan anggaran daerah kota Bukittinggi yang dinilai berbeda antara janji pemerintah terhadap masyarakat dengan rancangan anggaran belanja daerah yang disusun sebagai skala prioritas.
Hal ini tertuang pasca pertemuan reses anggota DPRD di daerah pemilihan kecamatan Guguak Panjang, kota Bukittinggi pada Jumat kemarin, 19 Desember 2025.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah mengatur tentang keuangan negara yang dimulai dari tahap perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Dalam Undang-undang ini juga mengatur seluruhnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut salah seorang anggota DPRD kota Bukittinggi, Andre Kresna Saputra bahwa keadaan keuangan daerah saat ini morat marit, sementara janji pemerintah diawal terhadap masyarakat berbeda dengan kegiatan yang dianggap sebagai skala prioritas.
"Sementara skala prioritas pemerintah saat ini adalah taman (taman depan DPRD, taman landscape gedung pustaka, lapangan skateboard, pembelian tanah) . Padahal janji pemerintah diawal terhadap masyarakat berbeda. Apakah ini yang dianggap sebagai skala prioritas pemerintah daerah," heran Andre.
Lanjut Andre, sementara kegiatan di musrembang pada tahun 2026 nol (0). Bagaimana hasil usulan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota di nol-kan sama pemerintah.
"Lalu bagaimana semua bentuk kegiatan musrembang yang sudah mengundang berbagai unsur, tau-tau hari ini di nol-kan. Apakah ini skala prioritas itu diukur dari keinginan masyarakat atau keinginan dari pemerintah sepihak," tanya Andre?
Hal berbeda ditanggapi oleh Anggota DPRD kota Bukittinggi, Rahmi Brisma, bahwa secara psikologis ini adalah politik anggaran. Sudah ada pra MoU-nya antara pemerintah daerah dengan sejumlah kementerian.
Politik anggaran adalah proses politik untuk membuat keputusan tentang bagaimana sumber daya keuangan publik dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan, mencerminkan arah kebijakan pemerintah dan melibatkan negosiasi antara berbagai pihak yang berkepentingan (eksekutif, legislatif, birokrasi, kelompok masyarakat) untuk memengaruhi alokasi dana demi mencapai tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, atau kepentingan politik jangka pendek.
Lanjut Rahmi, ini adalah peluang dan apresiasi kepada pusat. Ini bagian dari partisipasi daerah untuk mendapatkan mendapatkan prioritas keuangan pusat.
Dengan bertambahnya keindahan kota dengan taman disekitar jalan Sudirman maka saya yakin, semakin pantas dan semakin lama orang berkunjung ke Bukittinggi.
"Tidak ada yang bisa kita jual didaerah ini selain sektor pariwisata yang mengundang banyak tamu untuk datang. Kita tidak punya tambang, kita tidak punya sektor pertanian yang kuat. Kenapa hal ini tidak kita dukung," kata Rahmi. (*)
Komentar0