 |
| Nota masukan dari partai Gerindra diserahkan perwakilan kepada Ketua DPRD, Syaiful Efendi |
Lipsus Bukittinggi, Triarganews - DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan hantaran Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Sidang berlangsung di Gedung DPRD, Senin (8/9/2025), dihadiri pimpinan dan anggota dewan, Wali Kota, Sekda, unsur Forkopimda, Kepala SKPD, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan masukan dan catatan penting bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.
 |
| Perwakilan fraksi PPP PAN menyerahkan nota masukan kepada Ketua DPRD, disaksikan Wali Kota Ramlan Nurmatias |
Fraksi Gerindra, diwakili Shabitin Rahmat, menekankan agar target pendapatan daerah lebih realistis serta mengingatkan perlunya efisiensi belanja dan pengawasan ketat, terutama di sektor pelayanan publik.
Fraksi PKS,dibacakan Nur Hasra, menyambut baik proyeksi kenaikan pendapatan, namun menyoroti risiko defisit serta menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD.
Fraksi NasDem, okeh Neni Anita, menyoroti ancaman defisit yang dapat menghambat program pembangunan, sehingga pemerintah diminta menyiapkan strategi antisipasi yang terukur.
Fraksi Demokrat, disampaikan Elfianis, mengapresiasi stabilitas keuangan daerah, namun meminta fokus pada empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pariwisata.
 |
| Rapat diikuti oleh anggota DPRD, Bundo kanduang dan SKPD terkait |
Fraksi PPP dan PAN, Dewi Anggraini, menekankan perlunya pembenahan sektor parkir dan pengaktifan kembali Pasar Atas, serta pengelolaan aset daerah agar tidak terbengkalai.
Fraksi Karya Kebangsaan, diwakili Berliana Betris, menegaskan perlunya optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun.
Menanggapi pandangan tersebut, Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, SH, menyampaikan apresiasi atas saran dan kritik yang diberikan DPRD. Menurutnya, masukan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan Perubahan APBD 2025.
“Pemerintah Kota Bukittinggi tetap memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan pariwisata. Prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas akan terus dijaga agar program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
 |
| Rapat hari kedua, hantaran KUA- PPAS dari Wali Kota Bukittinggi |
Rapat Paripurna ini mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga arah pembangunan kota. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Perubahan APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat peran Bukittinggi sebagai kota strategis di Sumatera Barat.
Hari kedua, 9 September 2025.
Wali Kota Ramlan Nurmatias sampaikan Hantaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas (KUA- PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Serta memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Dalam pidatonya, Wali Kota menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas masukan dewan yang dinilai konstruktif.
 |
| Sambutan dari Wako Bukittinggi, H. Ramlan Nurmatias, SH. |
“Masukan DPRD menjadi cermin dan pengingat bagi pemerintah agar setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” ujar Wali Kota dalam rapat yang berlangsung penuh khidmat.
Fokus Pemerintah: Dari Fiskal Hingga Program Gemilang
Beberapa poin jawaban Wali Kota antara lain:
Pendapatan daerah dioptimalkan lewat digitalisasi pajak dan retribusi.
Belanja daerah diprioritaskan untuk layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.
Defisit Rp13 miliar lebih dijelaskan sebagai SILPA, dan pemerintah menargetkan APBD Perubahan berimbang.
Program Bukittinggi Gemilang tetap berjalan, mulai dari pakaian sekolah gratis hingga pengembangan 1000 event dan startup.
Isu publik seperti parkir, pengelolaan pasar, air bersih, hingga penguatan UMKM menjadi perhatian khusus.
Sinergi untuk Bukittinggi yang Lebih Maju
Ketua DPRD, Syaiful Efendi, menegaskan bahwa rapat ini adalah bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif. “Kolaborasi adalah kunci keberhasilan pembangunan. DPRD akan terus mengawal agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar H. Syaiful Effendi.
Rapat Paripurna dua hari itu ditutup dengan doa dan ketukan palu tiga kali. Lebih dari sekadar agenda formal, forum ini menjadi penegasan komitmen bahwa Bukittinggi dibangun dengan semangat kebersamaan.
Dengan demikian, RAPERDA Perubahan APBD 2025 resmi memasuki tahap pembahasan lanjutan. Harapan besar masyarakat kini menanti, agar setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan warga kota.(🚩D'Ane)
Pewarta : Yane Yolanda
Komentar0