 |
| Fraksi Karya Pembangunan diwakili, Berliana Betris serahkan pandangan umum Fraksi (**) |
Bukittinggi, Triarganews – DPRD Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan hantaran Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Sidang berlangsung di Gedung DPRD, Senin (8/9/2025), dihadiri pimpinan dan anggota dewan, Wali Kota, Sekda, unsur Forkopimda, Kepala SKPD, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, enam fraksi DPRD menyampaikan masukan dan catatan penting bagi Pemerintah Kota Bukittinggi.
Fraksi Gerindra yang dibacakan, Shabirin Rahmad, menekankan agar target pendapatan daerah lebih realistis serta mengingatkan perlunya efisiensi belanja dan pengawasan ketat, terutama di sektor pelayanan publik.
 |
| Sidang Paripurna DPRD dihadiri, Bundo Kanduang dan SKPD terkait (**) |
Fraksi PKS oleh Nur Hasra, menyambut baik proyeksi kenaikan pendapatan, namun menyoroti risiko defisit serta menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD.
Fraksi NasDem yang diwakili Neni Anita,menyoroti ancaman defisit yang dapat menghambat program pembangunan, sehingga pemerintah diminta menyiapkan strategi antisipasi yang terukur.
Fraksi Demokrat, yang dibacakan Elfianis, mengapresiasi stabilitas keuangan daerah, namun meminta fokus pada empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pariwisata.
Fraksi PPP dan PAN yang diwakili Dewi Anggaraini, menekankan perlunya pembenahan sektor parkir dan pengaktifan kembali Pasar Atas, serta pengelolaan aset daerah agar tidak terbengkalai.
Fraksi Karya Kebangsaan menegaskan perlunya optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta penyerapan anggaran yang merata sepanjang tahun.
Menanggapi pandangan tersebut, Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, SH, menyampaikan apresiasi atas saran dan kritik yang diberikan DPRD. Menurutnya, masukan fraksi-fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan dalam penyusunan Perubahan APBD 2025.
“Pemerintah Kota Bukittinggi tetap memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan pariwisata. Prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas akan terus dijaga agar program benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga arah pembangunan kota. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Perubahan APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat peran Bukittinggi sebagai kota strategis di Sumatera Barat. (Ane)
Komentar0