Ketua Pansus DPRD Kabupaten Agam Yandril,S Sos
Layanan Terpadu bersama OPD: Bantuan Beras, Pendidikan, Tempat Usaha hingga Modal UMKM Disiapkan
Agam — Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana Galodo Marapi DPRD Kabupaten Agam menunjukkan aksi nyata dalam merespons dampak bencana yang menimpa masyarakat. Sebanyak 76 Kepala Keluarga (KK) dari wilayah rawan bencana kini telah direlokasi ke lokasi yang lebih aman di Lubuk Basung.
Langkah ini bukan hanya bentuk pemindahan fisik, tetapi juga wujud pemulihan dan penataan kembali kehidupan para penyintas. Proses relokasi dikawal langsung oleh Pansus DPRD Agam, dengan dukungan penuh dari lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM.
Ketua Pansus, Yandril, S.Sos dari Fraksi PKS menegaskan bahwa proses relokasi ini dilaksanakan secara terintegrasi dan partisipatif, dengan melibatkan langsung aspirasi dan kebutuhan warga.
“Semua OPD kami libatkan. Mulai dari kebutuhan dasar, akses pendidikan, fasilitas usaha, hingga jaminan keberlanjutan hidup. Kita pastikan mereka tidak hanya pindah tempat, tapi juga mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat di lokasi baru,” ujar Yandril kepada media, Senin (21/07/2025).
Relokasi dilakukan sejak pasca-Lebaran Idulfitri 1446 H. Bantuan awal yang sudah diberikan kepada warga meliputi Rp1.200.000 per KK serta 10 liter beras dari Baznas. Selanjutnya, Dinas Sosial akan menyalurkan beras rutin setiap bulan selama tiga bulan, dan BPBD akan melanjutkan distribusi hingga akhir Desember 2025, selama masa tanggap darurat bencana masih berlangsung.
Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi warga, Dinas Perdagangan memfasilitasi tempat usaha bagi warga yang ingin berdagang, baik di pasar maupun titik-titik yang strategis. Bahkan, sebanyak 8 KK pelaku usaha konveksi telah dipilih untuk menerima dua paket bantuan mesin jahit, guna mendukung usaha mereka di lokasi baru.
Di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan langsung merespons kebutuhan relokasi anak-anak sekolah dari keluarga terdampak. Proses perpindahan sekolah telah difasilitasi agar anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan tanpa jeda.
“Kami ingin memastikan bahwa pemulihan pascabencana ini bukan sekadar respons darurat. Tapi juga strategi jangka panjang agar warga punya kehidupan yang stabil dan masa depan yang cerah. Termasuk anak-anak mereka, yang adalah harapan ke depan,” terang Yandril.
Sejauh ini, upaya Pansus dan pemerintah daerah mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga Runtab menyatakan cukup puas karena aspirasi mereka langsung direspons dan difasilitasi dengan cepat, tanpa harus melalui birokrasi yang panjang.
“Kami di Pansus hadir sebagai penghubung utama antara warga dan pemerintah. Aspirasi mereka kami dengarkan, dan langsung kami tindak lanjuti. Ini adalah bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang tidak bisa ditunda,” ungkap Yandril.
Warga yang direlokasi berasal dari lima kecamatan yang terdampak cukup parah oleh galodo Marapi, yakni Sungai Pua, Candung, Ampek Angkek, Ampek Koto, dan Malalak.
Yandril memastikan bahwa Pansus akan terus mengawal proses pemulihan hingga masa tanggap darurat berakhir pada Desember 2025. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dukungan akan tetap berjalan setelah masa darurat selesai, sesuai dengan evaluasi kebutuhan di lapangan.
“Kami tidak ingin warga hanya dipindahkan lalu dilepas. Relokasi ini harus bermakna. Ada jaminan kelangsungan hidup, peluang usaha, pendidikan untuk anak-anak, dan ruang tumbuh bagi keluarga. Itu yang terus kami perjuangkan bersama OPD dan DPRD Agam,” pungkasnya.(Lindafang)
Komentar0